PENETAPAN DAN PERSETUJUAN SERTA PENGESAHAN TERHADAP RANPERDA PERTANGANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2020

 PENETAPAN DAN PERSETUJUAN SERTA PENGESAHAN TERHADAP RANPERDA PERTANGANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2020

Penyerahan Ranperda Tahun Anggaran 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020, pada hari senin, (102/08/2021) secara virtual dari ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Kaimana, dan diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah beserta Asisten I bersama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kaimana secara virtual.

Bupati Kaimana, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Asisten I bersama Team Anggaran serta Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah mengikuti jalannya sidang melalui virtual langsung dari ruang rapat kantor Bupati Kaimana, sedangkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengikutinya langsung dari tempatnya kerjanya masing-masing.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Irsan Lie didampingi Wakil Ketua I Jaqualine Claudia, S.Hut, dan Wakil Ketua II, Kasir Sanggey dan dihadiri oleh oleh anggota DPRD yang tergabung dalam 4 (Empat) Fraksi yang berada pada DPRD Kabupaten Kaimana, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Rakyat yang dilaksanakan dalam satu hari penuh yakni pada hari senin  mulai pada pukul 10:00 hingga usai pada malam hari.

Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Pada Paripurna DPRD

Ketua DPRD Irsan Lie dalam pembukaannnya mengatakan paripurna ini dilaksanakan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini  telah diawali dengan rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada hari-hari sebelumnya yakni pada tanggal 15 hingga 27 juli 2021. Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD juga berharap  segala Koreksi dan catatan yang diberikan hendaknya mendapat perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dalam perencanaan keuangan daerah di tahun berikutnya kelak semakin baik.

Bupati Kaimana Freddy Thie dalam laporan pengantar Ranperdanya  mengatakan Penyusunan pelaksanaan APBD 2020 mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang estándar Akumtansi Pemerintah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupaka penyempurnaan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntasnsi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Pengantar Bupati Kaimana pada Paripurna DPRD

Bupati Kaimana pada sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Staf OPD yang ada di Kabupaten Kaimana atas kerjasamanya hingga Kabujpaten kaimana Masih diberikan pengghargaan oleh BPK Perwakilan Papua Barat dengan  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaimana karena dengan kerjasama yang baik atas pengelolaan keuangan daerah sehingga kita masih diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran  2020” Ujar Bujpati Kaimana.

Lebuh Lanjut Freddy thie juga mengatakan WTP yang diberikan  adalah berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Papua Barat. Opini WTP tersebut adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-8 kali secara berturut-turut bagi Kabup[paten Kaimana..

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 diakhiri dengan penanda tanganan berita acara dan diserahkan oleh Bupati Kaimana dan diterima secara simbolis oleh Ketua DPRD yang diwakili Kabid Persidangan.Sekretaris DPRD Kabupaten Kaimana.

Hidayat Sirfefa

Related post